 |
| Ilustrasi uang bansos (pixabay) |
Bacadoloe.com - Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) telah resmi diterbitkan pada 5 Februari 2025 sesuai Instruksi Presiden Prabowo (Inpres) Nomor 4 tahun 2025.
Seluruh program bantuan sosial (Bansos) dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh lembaga akan mengacu pada data DTSEN tersebut, tidak lagi hanya mengacu pada DTKS saja.
"Sekarang sudah final! sudah ada Inpresnya," kata Mensos Saifullah Yusuf dikutip dari laman resmi Kemensos.go.id.
DTSEN sendiri merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan juga Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).
Konsolidasi tiga data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.
Meskipun sudah final, data ini juga masih bersifat dinamis, sehingga Kemensos bersama BPS akan terus melakukan pemutakhiran secara berkala tiap tiga bulan sekali untuk memastikan data tetap valid.
Mensos Gus Ipul mengatakan langkah selanjutnya setelah Inpres DTSEN turun, Kemensos akan melakukan uji petik di lapangan. Kemensos akan bekerja sama dengan bupati, wali kota, dan juga gubernur untuk memastikan data sesuai dengan data yang ada di lapangan.
Ia juga memastikan Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan memverifikasi dan memvalidasi DTSEN tiap tiga bulan sekali.
Kemensos juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas), menyiapkan hotline, monitoring dan mengevaluasi.
Lebih lanjut Gus Ipul mengatakan pemutakhiran DTSEN harus melalui Standard Operating Procedure (SOP) yang telah disepakati Kemensos bersama BPS. "Kita buat protokolnya," ujarnya.
Ia menuturkan ada kemungkinan pada triwulan pertama akan ada penerima manfaat yang menerima bantuan sosial (Bansos). Tapi, pada triwulan kedua ada peluang tidak dapat Bansos karena adanya pemutakhiran tersebut.
Merespons soal adanya Bansos yang dikritik tidak tepat sasaran. Menurut Gus Ipul, Bansos yang tidak tepat sasaran itu menjadi bahan evaluasi dan pekerjaan rumah Kemensos.
"Maka sejak awal Presiden memberikan arahan kita diminta untuk memperbaiki data tersebut," katanya.
Ia mengungkapkan selama tiga bulan terakhir, Kemensos dan BPS selalu berkoordinasi untuk memperbaiki data tersebut. (*)
Penulis : NY